Skip to main content

Proses Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Antara WNI dan WNA (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing) di Notaris

Perjanjian Kawin dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun sesudah perkawinan dilangsungkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan juncto. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

Perjanjian Kawin itu sendiri tidak dapat hanya dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh kedua pihak yang ingin/telah melangsungkan perkawinan, melainkan harus dibuat dalam bentuk Akta Notariil, artinya harus dibuat, dibacakan, serta di tandatangan dihadapan Notaris. Selain bentuk dari Akta Notariil, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil /Kantor Urusan Agama tidak akan menerima.

Selain itu, perjanjian kawin tersebut hanya dapat dicatat oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil /Kantor Urusan Agama apabila perkawinan yang akan / sudah dilangsungkan adalah perkawinan yang sah yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah apabila pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beragama muslim maka harus dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan perkawinan beragama non muslim harus dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Artinya nikah siri tidak berlaku dalam kasus ini, karena tidak dapat dicatatkan, menimbang register dan kutipan aktanya tidak ada apabila menikah secara siri.

Dokumen-dokumen yang diperlukan seorang Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Kawin antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) adalah:
1. Kartu Tanda Penduduk / KTP WNI
2. Kartu Keluarga WNI
3. Akta Kelahiran WNI (opsional)
4. Passport  WNA
5. Akta Kelahiran WNA (opsional)
Related image
Setelah dokumen diserahkan kepada Notaris, maka akan dibuatkan draft perjanjian kawin sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang ingin/sudah melangsungkan perkawinan. kemudian diaturlah jadwal penandatanganan Akta Perjanjian Kawin dihadapan Notaris yang bersangkutan.

Setelah penandatanganan Akta Perjanjian Kawin selesai, maka Notaris akan memberikan 2 (dua) buah Salinan Akta Perjanjian Kawin kepada Pihak yang mengadakan perjanjian kawin. 1 (satu) salinan akan diserahkan untuk dicatatkan kepada Kantor Catatan Sipil / Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah dan 1 (satu) salinan lagi untuk dipegang oleh pasangan tersebut.

Semoga keterangan diatas membantu para masyarakat awam untuk dapat mengetahui bagaimana proses Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Antara WNI dan WNA (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing) di Notaris.

Popular posts from this blog

Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat PPAT

Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Di dalam entri ini akan dibahas mengenai pembuatan  Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)  atas tanah dan bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait teknis pembuatan  Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)  ini adalah : 1.  Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)  ini merupakan akta PPAT, sehingga wajib menggunakan kop PPAT. 2.   Judul aktanya harus tegas menyatakan perbuatan hukum tukar menukar, yakni :  "AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA".  Nomor akta sesuai urutan dan mencantumkan tahun pembuatan akta, contohnya : "01/2021." 3.  Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)  dibuat dalam beberapa kopi. Lembar pertama untuk disimpan oleh PPAT, lembar kedua dan salinan untuk pendaftaran kepada BPN, dan diberikan pula lembar salinan untuk para pihak (penjual dan pembeli). 4.  Setiap halaman wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT, dan di bag

Contoh Akta Tukar Menukar

Contoh Akta Tukar Menukar yang dibuat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Di dalam entri ini akan dibahas mengenai pembuatan  Akta Tukar Menukar  atas tanah dan bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait teknis pembuatan  Akta Tukar Menukar  ini adalah : 1.  Akta Tukar Menukar  ini merupakan akta PPAT, sehingga wajib menggunakan kop PPAT. 2.   Judul aktanya harus tegas menyatakan perbuatan hukum tukar menukar, yakni :  "AKTA TUKAR MENUKAR".  Nomor akta sesuai urutan dan mencantumkan tahun pembuatan akta, contohnya : "01/2021." 3.  Akta Tukar Menukar  dibuat dalam beberapa kopi. Lembar pertama untuk disimpan oleh PPAT, lembar kedua dan salinan untuk pendaftaran kepada BPN, dan diberikan pula lembar salinan untuk para pihak (penjual dan pembeli). 4.   Setiap halaman wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT, dan di bagian akhir akta harus ditandatangani dan ditulis nama lengkap. 5.   Dokumen yang perlu dimint

Contoh Akta Persekutuan Perdata oleh Notaris

Contoh Akta Pendirian P ersekutuan P erdata (PP)  yang dibuat oleh Notaris Di dalam entri ini akan dibahas mengenai pembuatan akta Pendirian P ersekutuan P erdata (PP) yang dibuat dihadapan Notaris. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait teknis pembuatan akta Pendirian PP ini adalah : 1.       Akta  Pendirian PP  ini merupakan akta  Notaris, sehingga wajib dibuat dihadapan Notaris. 2.       Judul aktanya harus tegas menyatakan  pendirian PP.....  , yakni :  "AKTA  Pendirian Persekutuan Perdata (Maatschap)........... ".  Nomor akta sesuai urutan  akta di Notaris yang bersangkutan , contohnya : "01" 3.       Akta  Pendirian PP hanya dibuat 1 (satu) rangkap minuta  dan  d iberikan pula lembar salinan untuk  Pihak PP. 4.       Setiap halaman wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi, dan  Notaris , dan di bagian akhir akta harus ditandatangani dan ditulis nama lengkap. 5.       Draft  Akta Pendirian PP ini mengacu pada peraturan Pasal 16 KUHD