Skip to main content

Pendirian Koperasi di Notaris

Di Indonesia, koperasi menjadi salah satu badan usaha yang diharapkan mampu meningkatkan angka perekonomian negara. Badan usaha ini secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Pasal 33 Ayat 1 dan 4, serta Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Sebagai badan usaha, tentu biaya pendirian koperasi harus mengacu pada perundangan yang berlaku, seperti halnya ketika hendak mendirikan PT atau CV.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Koperasi, dinyatakan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang memiliki anggota perorangan atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatan didasarkan pada prinsip perkoperasian sekaligus sebagai salah satu gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berapa Biaya Pendirian Koperasi yang Harus Disiapkan?
Pada dasarnya, ada beberapa jenis koperasi yang berdiri di Indonesia, yaitu Koperasi SImpan Pinjam, Koperasi Unit Desa, Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, Koperasi Sekolah, dan masih banyak lagi. Pembeda yang paling nyata di antara jenis koperasi tersebut adalah lingkup kegiatan usaha yang dilakukan.

Namun, Anda perlu tahu bahwa untuk mendirikan koperasi, dibutuhkan segala persyaratan untuk membuat dokumen perizinan dan biaya pendirian koperasi yang berbeda antara satu dan lainnya, meski tidak tampak besar bedanya. Seperti contoh, untuk mendirikan Koperasi Simpan Pinjam, Anda harus mengurus dokumen berupa nama, Surat Izin Usaha Dagang (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), surat domisili, akta notaris, dan surat keterangan penyuluhan mendirikan sebuah koperasi.

Lalu, bagaimana dengan besaran biayanya? Terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan koperasi, ini bergantung pada lokasi koperasi dibentuk dan didirikan, juga jasa yang Anda percaya untuk membantu melancarkan pembuatan badan usaha ini. Misalnya, biaya pendirian koperasi di wilayah kabupaten tentu akan berbeda dengan biaya mendirikan koperasi di wilayah kota dan provinsi. Kisaran biaya juga bervariasi terhadap jenis koperasi yang hendak didirikan.

Popular posts from this blog

Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat PPAT

Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Di dalam entri ini akan dibahas mengenai pembuatan  Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)  atas tanah dan bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait teknis pembuatan  Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)  ini adalah : 1.  Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)  ini merupakan akta PPAT, sehingga wajib menggunakan kop PPAT. 2.   Judul aktanya harus tegas menyatakan perbuatan hukum tukar menukar, yakni :  "AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA".  Nomor akta sesuai urutan dan mencantumkan tahun pembuatan akta, contohnya : "01/2021." 3.  Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)  dibuat dalam beberapa kopi. Lembar pertama untuk disimpan oleh PPAT, lembar kedua dan salinan untuk pendaftaran kepada BPN, dan diberikan pula lembar salinan untuk para pihak (penjual dan pembeli). 4.  Setiap halaman wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT, dan di bag

Contoh Akta Tukar Menukar

Contoh Akta Tukar Menukar yang dibuat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Di dalam entri ini akan dibahas mengenai pembuatan  Akta Tukar Menukar  atas tanah dan bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait teknis pembuatan  Akta Tukar Menukar  ini adalah : 1.  Akta Tukar Menukar  ini merupakan akta PPAT, sehingga wajib menggunakan kop PPAT. 2.   Judul aktanya harus tegas menyatakan perbuatan hukum tukar menukar, yakni :  "AKTA TUKAR MENUKAR".  Nomor akta sesuai urutan dan mencantumkan tahun pembuatan akta, contohnya : "01/2021." 3.  Akta Tukar Menukar  dibuat dalam beberapa kopi. Lembar pertama untuk disimpan oleh PPAT, lembar kedua dan salinan untuk pendaftaran kepada BPN, dan diberikan pula lembar salinan untuk para pihak (penjual dan pembeli). 4.   Setiap halaman wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT, dan di bagian akhir akta harus ditandatangani dan ditulis nama lengkap. 5.   Dokumen yang perlu dimint

Contoh Akta Persekutuan Perdata oleh Notaris

Contoh Akta Pendirian P ersekutuan P erdata (PP)  yang dibuat oleh Notaris Di dalam entri ini akan dibahas mengenai pembuatan akta Pendirian P ersekutuan P erdata (PP) yang dibuat dihadapan Notaris. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait teknis pembuatan akta Pendirian PP ini adalah : 1.       Akta  Pendirian PP  ini merupakan akta  Notaris, sehingga wajib dibuat dihadapan Notaris. 2.       Judul aktanya harus tegas menyatakan  pendirian PP.....  , yakni :  "AKTA  Pendirian Persekutuan Perdata (Maatschap)........... ".  Nomor akta sesuai urutan  akta di Notaris yang bersangkutan , contohnya : "01" 3.       Akta  Pendirian PP hanya dibuat 1 (satu) rangkap minuta  dan  d iberikan pula lembar salinan untuk  Pihak PP. 4.       Setiap halaman wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi, dan  Notaris , dan di bagian akhir akta harus ditandatangani dan ditulis nama lengkap. 5.       Draft  Akta Pendirian PP ini mengacu pada peraturan Pasal 16 KUHD